Analisis Konsideren Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produtif (PPAP) No. 18/DSN-MUI/2000

Pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah suatu aksi dari lembaga keuangan dimana lembaga keuangan tersebut menyisihkan beberapa persen dari aktiva produktifnya untuk menjaga kualitas aktivanya sebagai lembaga intermediasi dan untuk menjaga likuiditasnya.
Pencadangan ini bertujuan untuk menghilangkan resiko-resiko likuiditas yang kemungkinan akan muncul akibat adanya aktiva produktif tersebut. Resiko-resiko dalam bisnis tidak mungkin pula dihilangkan. Karena resiko itu pasti akan ada, maka yang kita lakukan adalah meminimalisirnya, bukan menghilangkannya. Karena menrut hadis, bahwa adanya keuntungan karena disertai dengan resikonya.
Mekanisme pencadangan penghapusan aktiva produkti ini diatur dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional dan secara konstitusional melalui peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).
Pencadangan aktiva roduktif muncul karena adanya perjanjian yang menyertakan aktiva produktif bank sebagai underlying assets-nya. Dengan disepakatinya transaksi yang berkaitan dengan aktiva produtif suatu bank, maka pihak-pihak yang terkait pun terikat dengan kesepakatan bahwa sekian persen dari aktiva produktif yang menjadi objek perjanjian harus dicadangkan untuk meminimalisir resiko-resiko yang telah disebutkan diatas. Dan perikatan ini menjadi kesepakatan yang tidak tertulis diantara kedua belah pihak karena perjajian ini telah diatur dalam undang-undang sesuai dengan system hukum yang mengatur perjanjian bahwa adanya standard kalusula yaitu hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap telah dimasukkan kedalam perjanjian meskipun tidak dinyatakan secara tegas atau tertulis (KUH Perdata Pasal 1347).
Dalam DSN pula telah ditimbang dengan dalil ‘hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…’ Dengan demikian, pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian itu harus mematuhi klausul-klausul perjanjian yang telah mereka buat sendiri. Hal ini juga diatur dalam undang-undang hukum perdata bahwa perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang terkait adalah undang-undang bagi mereka yang melakukan perjanjian atau perikatan tersebut.
Sesuai dengan fatwa DSN, pencadangan aktiva ini harus dilakukan oleh lembaga keuangan syari’ah (LKS) tanpa memberatkan pihak lain sesuai dengan hadis bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Karena resiko yang muncul dalam bank ketika akan menyalurkan kreditnya (aktiva produktifnya) adalah tidak kembalinya uang tersebut sehingga menaikkan rasio NPL (Non-Performing Loan) sehingga kemungkinan yang paling buruk adalah bank atau LKS akan mengalami collapse. Untuk mencegah hal ini, maka pencadangan aktiva perlu dilakukan.
Namun jika dibandingkan dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/9/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari’ah pada Pasal 39 (1) terlihat ada kontradiksi. Disatu sisi fatwa DSN memutuskan bahwa pencadangan ini harus dilakukan atas keuntungan yang menjadi hak LKS sehingga tidak memberatkan nasabah. Namun dalam PBI tersebut, disebutkan bahwa penghapusan pencadangan aktiva ini dilakukan atas aktiva produktif yang mejadi objek perjanjian tersebut.
Jika melihat dua keputusan ini, maka keputusan yang paling valid menurut saya adalah keputusan dari PBI sendiri. Pertama, karena fatwa DSN bersifat tidak mengikat. Yang kedua, jika didasarkan pada waktu munculnya dua keputusan tersebut, maka keputusan yang paling baru adalah keputusan dari PBI. Dan yang ketiga adalah bahwa aktiva produktif tersebut dalam perjanjian menjadi asset bersama. Oleh karena itu jika PPAP diberatkan pada pihak LKS sepenuhnya atau pihak nasabah sepenuhnya akan menimbulkan ketidakadilan disalah satu pihak atau memberatkan salah satu pihak saja.
Dalam pertimbangan DSN sendiri yaitu pada pertimbangan nomor 4 disebutkan bahwa kemaslahatan dan ‘uruf dalam lembaga keuangan menghendaki adanya pencadangan sebagai salah satu upaya mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi, terlihat bahwa DSN pun mengakui jika tidak dilakukan pencadangan, maka LKS akan terkena resiko yang tidak diinginkan. Maka, menurut saya jika PPAP ini diberatkan kepada LKS tanpa ada partisipasi dari nasabah akan muncul adanya kezaliman kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan kaidah ‘dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain’ yang juga menjadi dasar pertimbangan bagi DSN yang tertulis pada pertimbangan nomor 3.
Secara eksplisit, peraturan PPAP ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/9/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari’ah pada Pasal 39. PBI terebut mengatur tentang bersarnya persentase yang harus dikeluarkan oleh LKS atau Lembaga Keuangan yang berjalan atas prinsip syari’ah atas aktiva-aktiva produktif, agunan atau jaminan dan lainnya serta macam-macam pencadangan yang harus dilakukan sesuai dengan jenis aktivanya atau aktiva yang telah diketahui kualitasnya.

One thought on “Analisis Konsideren Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produtif (PPAP) No. 18/DSN-MUI/2000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s