Aspek Kesinambungan dan Eksistensi Perbankan Syari’ah di Indonesia

Berdasarkan Pada:
UU No. 7 Tahun 1992
UU No. 21 Tahun 2008, dan
UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Perbankan yang berlandaskan atas prinsip syari’ah di Indonesia diawali oleh kemunculan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1993. Namun perkembangan perbankan syari’ah tidak serta merta tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia alias stagnan. Tidak banyak yang melirik kinerja bank syari’ah pada waktu itu. Pada krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998, telah terbukti bahwa bank syari’ah (yang pada waktu itu hanya Bank Muamalat Indonesia) tidak mengalami kekurangan likuiditas akibat adanya rush ataupun yang lebih parah, yaitu collapse.
Namun ternyata pembuktian itu belum cukup bagi para pelaku perbankan untuk beralih menggunakan prinsip syari’ah. Kendala yang pertama yaitu mereka hanya berorientasi pada keuntungan (profit oriented) tanpa harus memperhatikan aspek kemaslahatan bagi semua pihak. Melalui system bunganya, bank konvensional melalukan eksploitasi terhadap nasabah debiturnya untuk membayarkan pijaman yang diterimanya beserta bunganya. Eksploitasi ini bersifat menekan dan memaksa bagi nasabah debitur sehingga nasabah debitur ini bukannya makin sejahtera dengan pinjaman yang mereka terima, tetapi justru semakin tertekan dengan pinjaman mereka yang berbasis bunga.
Kendala yang kedua yaitu variasi transaksinya yang dinilai tidak mampu mengikuti arus zaman yang kebutuhan transaksi bisnisnya makin kompleks. Bank syari’ah dalam pandangan mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang seperti biasa mereka lakukan seperti menaruh uang mereka dipasar modal, mengeluarkan obligasi, dan lainnya yang tentunya berorientasi pada keuntungan dan menggunakan instrument bunga yang sangat fix dan pasti keuntungan yang dapat diterima oleh mereka.
Kendala yang ketiga yaitu masyarakat masih menganggap bahwa perbankan syari’ah atau lembaga keuangan syari’ah hanyalah nama semata. Tetapi tidak membawa nilai-nilai syari’ah didalam mekanismenya. Masyarakat awam menilai bahwa bagi hasil yang ditetapkan oleh bank syari’ah ataupun instrument pendapatan di bank syari’ah adalah sama dengan yang ada di bank konvensional sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot untuk memindahkan uangnya kedalam rekening syari’ah.
Kendala keempat yaitu, belum adanya payung hukum yang kuat untuk melindungi dan mengatur mekanisme perbankan syari’ah di Indonesia ini. Pada saat Bank Muamalat Indonesia muncul, dasar hukum konstitusonal-nya hanyalah Keputusan Mentri Keuangan Indonesia saja.
Namun seiring dengan berjalannya waktu yang menyebabkan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh perbankan syari’ah, maka pada tahun 1998 pemerintah mengamandemen Undang-undang No. 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 terntang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
Undang-undang No.7 Tahun 1992 ini hanya mengatur jalannya perbankan konvensional. Namun setelah diubah menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998, terlihat bahwa mekanisme perbankan yang menggunakan prinsip syari’ah sudah sangat diakui. Terbukti dengan berubahnya beberapa pasal yang awalnya menggunakan mekanisme konvensional, kemudian berubah menjadi berasaskan syari’ah. Seperti contoh penambahan ketentuan baru diantara pasal 12 dan 13 UU No.10 Tahun 1998 menjadi pasal 12A tetang eksekusi agunan bagi debitur yang tidak mampu membayar pinjamannya.
Pasal tersebut awalnya berada pada pasal 6 huruf k pada UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian dihapuskan oleh UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 6 huruf k yang ada pada UU No. 7 Tahun 1992 dimaksudkan untuk menghindari bank dari NPL yang meningkat sehingga eksekusi agunan yang diserahkan oleh debitor harus dicairkan secepatnya tanpa persetujuan atau kerelaan dari debitur. Namun setelah dirubah pasal tersebut menjadi pasal 12A pada UU No. 10 Tahun 1998, maka terlihat bahwa debitur diberikan kelapangan hingga ia secara sukarela melepaskan hak atas agunannya atau hingga ia mampu membayar kembali pinjamannya.
Hal ini sesuai dengan konsep syari’ah yaitu memberikan kelapangan kepada debitur ketika ia sedang tidak mampu untuk membayarkan utangnya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 280:
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”
Dengan demikian permulaan Bank Indonesia, yang kemudian mengambil alih segala keputusan mengenai perbankan di Indonesia menurut UU No. 10 Tahun 1998 tersebut, untuk memulai membuat system perbankan berdasarkan syari’ah yang dapat diterima oleh praktisi perbankan di Indonesia sangatlah tepat. Namun permasalahannya sekarang adalah bagaimana mekanisme perbankan syari’ah yang tentunya menggunakan prinsip syari’ah dapat dilaksanakan?
Maka dengan dasar tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia mulai merancang undang-undang mengenai perbankan syari’ah yang kemudian disahkan pada tahun 2008 yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah yang melengkapi jalannya perbankan syari’ah yang ada di Indonesia.
Dengan disahkan RUU tersebut menjadi UU No. 21 Tahun 2008 maka praktisi perbankan syari’ah kini telah memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan transaksi-transaksi bisnis yang lebih kompleks dan variatif mengikuti dengan keperluan zaman yang makin berkembang pada sektor bisnis dan ekonomi dunia sekarang ini.
Yang kini perlu dilakukan adalah bagaimana para praktisi dan akademisi yang memperlajari tentang perbankan syariah ini melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang keamanan menggunakan prinsip syari’ah dalan aktivitas keuangan perbankannya sehingga tidak ada stigma yang buruk mengenai perbankan syari’ah seperti yang ada sekarang ini.

2 thoughts on “Aspek Kesinambungan dan Eksistensi Perbankan Syari’ah di Indonesia

  1. mmmm…mo nanya Mbak,, intinya apa se perbedaan yang signifikan terjadi dalam kinerja perbankan syariah antara UU No 10 th 98 dengan UU No 21 th 2008??? Mbak d bales yak, klo bs lewat email…. pliiiissss…. cz ne gi mo buat proposal skripsi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s