Pengembangan Potensi Etnis untuk Pembangunan Di Indonesia

ETNISITAS
Etnis, secara etmologis adalah kesukuan. Sedangkan menurut terminologi, etnis adalah
Pendekatan untuk memahami etnisitas paling tidak ada dua macam. Yaitu pertama pendekatan primodialisme, yaitu menyatakan bahwa identitas etnis merupakan sesuatu yang bersifat given, artinya sekali seorang individu lahir dengan askriptif tertentu, maka selamanya ia akan memiliki identitas tertentu yang didasarkan pada askriptif tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan kontruktifisme, yaitu identitas etnis diinterpretasikan dari berbagai kondisi yang berkaitan, dan terus dikonstruksikan sepanjang kehidupan individu atau kelompok sesuai dengan situasi sosial yang dihadapi (Rochman, 2007 : 2).
Weber dalam bukunya Economy and Society mengatakan bahwa identitas ras adalah suatu ciri umum yang diwarisi dan dapat diwariskan yang sebenarnya diperoleh secara turun temurun. Ciri inilah yang kemudian memunculkan suatu kelompok berdasarkan atas satu ideologi dan symbol atau kebisaan yang sama didalam kelompok tersebut dan perilaku yang sama diantara anggota-anggotanya. Jika dalam kelompok etnis tersebut terdapat suatu anggota yang mempunyai ciri berbeda, maka ia kemungkinan besar akan ditolak oleh kelompoknya dan akan terasing dari kelompoknya sendiri meskipun ia berasal dari keturunan yang sama.
Munculnya kelompok etnis secara hereditas menimbulkan suatu keyakinan bahwa satu individu tidak akan mengalami penolakan dalam kelompok etnis tersebut. Namun kesadaran akan memurnikan keturunan agar tidak ‘tercemar’ oleh ciri primodial suku atau etnis lain menimbulkan aktivitas intermarriage (connubium). Bahkan dalam kasus tertentu, terdapat peraturan yang dibuat secara konstitusi yang melarang pernikahan dengan orang yang berbeda ras untuk menghindari afiliasi antar-ras. Hal ini dilakukan untuk memelihara kesamaan status sosial, kesamaan dalam pandangan hidup baik yang dibentuk secara turun temurun ataupun secara religi, dalam kehidupan yang mulai beragam.
Pandangan mengenai etnis lain menimbulkan batas antara satu etnis dengan etnis yang lainnya. Konstruksi-kontsruksi dan dasar pelabelan yang dikenakan kepada diri ‘kita’ dan ‘mereka’ (Seynour Smith, memahami etnis) merupakan salah satu aktifitas pelabelan yang sering terjadi. Pelabelan ini selain membedakan ciri antar etnis, juga berpengaruh dalam interaksi sosial antar etnis didalamnya. Dalam pemikiran anggota masing-masing etnis, pelabelan yang tidak sempurna atau ideology general mengenai suatu etnis menimbulkan stereotype pada etnis tersebut. Pandangan inilah yang menimbulkan segregasi diantara kedua etnis atau lebih dan pula menimbulkan konflik entis yang berdasarkan pada pelabelan tersebut. Peneguhan atas identitas etnis yang dimiliki oleh satu kelompok etnis atas kelompok etnis lain dapat memicu kerenggangan bahkan konflik horizontal antar etnik.
Indonesia pada saat post colonial merencanakan pembangunan runtuk mencapai tujuan-tujuan nasional, termasuk didalamnya konsep mengenai integrasi nasional yang secara tidak langsung mengikis keberagaman etnis yang ada di Indonesia. Karena dalam pandangan pembangunan, keberagaman etnis yang menimbulkan berbagai macam kepentiangan kelompok etnis tertentu harus dihilangkan demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Dorongan kuat untuk melaksanakan modernisasi pembangunan di Indonesia memunculkan kebijakan yang mengejawantahkan harmonisasi dan asimilasi dalam menyeragamkan berbagai macam etnis di Indonesia. Tapi tetap pada pendiriannya, setiap etnis pasti akan meneguhkan eksistensinya, memperlihatkan harmonisasi antar etnis yang ternyata didalamnya terkandung konflik laten.
Ide-ide nasionalisasi dalam wacana etnis sering meleburkan suatu etnis dalam nasionalisasi. Mengkritik salah satu pernyataan dalam UU Rencana Pembangunan Indonesia 2005-2025 yang mengatakan bahwa nilai budaya bangsa merupakan akar pandangan integralistik bangsa dan prinsip kekeluargaan sehingga sangat strategis untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia: Bhineka Tunggal Ika, yang hanya mengangkat ciri satu etnis sebagai symbol kenegaraan menyebabkan adanya sentiment negatif dari kelompok etnis lainnya yang justru dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Kemampuan untuk mengelola keragaman inilah yang menjadi kunci utama dalam harmonisasi antar etnis.
Pendekatan yang dapat digunakan sebelum mengarah pada fakta persoalan bahwa konflik etnis dapat meledak sewaktu-waktu adalah dengan cara, yang pertama adalah pendekatan paradigma. Pendekatan ini dilakukan bukan hanya untuk merubah pandangan bahwa kelompok etnis tertentu harus ‘berkuasa’ dan kelompok etnis lain hanya menjadi kaum proletar, tetapi juga untuk merubah pandangan bahwa suatu kelompok etnis adalah ancaman bagi kelompok etnis yang lain. Karena dalam interaksi sosial-ekonomi, kebutuhan atas kemampuan suatu etnis untuk melengkapi kebutuhan etnis lain sangat dibutuhkan agar tercipta keselarasan dan kesinambungan interaksi sosial yang dapat membangun bangsa ini.
Kedua, adalah pendekatan struktural. Bahwa suatu peraturan yang dikeluarkan secara konstitusi dapat melindungi suatu etnis dari ancaman etnis lain ataupun dari ancaman kepunahan suatu etnis. Perlindungan kenegaraan dibutuhkan untuk menciptakan hubungan sosial antar etnis yang harmonis sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Keputusan-keputusan yang mempunyai kekuatan kenegaraan dapat meminimalisir konflik etnis yang terjadi selama Negara tidak memihak pada satu kelompok etnis saja. Intervensi Negara dalam wacana etnis harus dilakukan secara hati-hati. Karena kelompok etnis, baik yang terbentuk secara primodial ataupun konstruksial, mempunyai pandangan yang fanatik terhadap eksistensi etnisnya. Fanatisme inilah yang perlu dirubah atau diperbaiki sesuai dengan pendekatan utama diatas.
Selain itu, perlunya representasi tiap-tiap etnis dalam memajukan Negara dapat mengurangi konflik etnis yang terjadi. Munculnya tokoh-tokoh dalam pembangunan yang mewakili satu etnis dapat menularkan rasa cinta tanah air kepada anggota-anggota etnis yang sama dengannya. Orang-orang yang terpilih ini dapat meredam konflik eksistensi etnis yang terjadi dan menjadikan perbedaan etnis menjadi potensi pembangunan yang dapat berjalan secara sinergis.
Konflik inter-etnis juga dapat terjadi ketika ada diantara mereka anggota yang tidak sejalan secara ideologi ataupun tidak serupa dengan ciri etnis yang ada. Seperti yang terjadi dalam penolakan pada minoritas kaum cina benteng yang terpisah dari kelompok etnis cina yang utama hanya karena perbedaan pada ciri fisiknya. Sense untuk menegakkan kehormatan suatu kelompok etnis atas dasar kesamaan etnis menciptakan diskriminasi dalam prakteknya. Hal ini turut mempengaruhi keadaan ekonomi di wilayah konflik tersebut. Seperti yang terjadi pada politik apartheid-nya Amerika yang ingin memurnikan ras kulit putih, justru sempat menggoyang perekonomian mereka. Atau ketika kita melihat pada sub-etnis Minangkabau, dimana anggapan bahwa pembantu rumah tangga adalah pekerjaan yang hina maka jika ada seorang dari sub-etnis Minangkabau yang melakukan pekerjaan tersebut, maka ia akan tersisihkan dari kelompok etnisnya karena penghormatan terhadap etnisnya.
Dalam wilayah tertentu, pandangan yang menyatakan kesamaan etnis untuk mengelompokkan etnis didasarkan pada adat kebiasaan dan pandangan yang khas tidak cocok untuk diterapkan pada masyarakat yang latar belakang dan cara hidupnya berbeda, sehingga homogenitas etnis tetap dipertahankan meskipun terdapat beragam cara hidup dan bentuk sosial (Fredrik Barth; 1988. 79). Penyebaran masyarakat yang berangkat dari budaya yang sama membentuk ciri etnis yang berbeda ketika masyarakat tersebut mulai menyebar dan beradaptasi dengan lingkungan tempat masing-masing dari mereka menetap dan tinggal.
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kelompok etnis dapat berdiri berdasarkan atas asas primodialisme dan konstruktifisme, namun kelompok etnis juga dapat berubah dari berlandaskan asas primodial menjadi konstruktif. Hal ini dikarenakan sikap terbuka dari masing-masing etnis untuk menerima keberadaan etnis lain. Proses asimilasi dan akulturasi budaya dapat terjadi pada kelompok etnis dengan paradigma terbuka ini dapat merubah ciri etnis yang ada. Intensitas interaksi sosial-ekonomi yang terjadi antar etnis dapat membuat satu kelompok etnis yang tadinya bersifat primodial, menjadi konstruksial dengan kesadaran akan kemajemukan dan kesadaran akan keadaan sosial-politik-ekonomi yang terjadi pada saat itu
Dalam perekonomian, perbedaan identitas dan kebiasaan antar etnis menimbulkan tindakan-tindakan ekonomi untuk memenuhi kekurangan masing-masing etnis. Pertemuan antar etnis inilah yang menyebabkan hubungan komplementer antar keduanya. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok etnis yang lain menyebabkan adanya hubungan antara kelompok etnis yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat perkotaan yang cenderung telah menghilangkan ide-ide konstruksi etnis yang memisahkan antara ‘saya’ dan ‘mereka’.
Dalam masyarakat tradisional yang masih memegang batasan etnis dan budaya, ketika satu etnis bertemu dengan etnis yang lain dan melakukan aktifitas ekonomi diantara mereka, maka mereka akan membentuk suatu peraturan yang dianggap lazim oleh kedua belah pihak tanpa meninggalkan ciri masing-masing etnis dalam berinteraksi. Sedangkan dalam masyarakat yang terbuka, mereka akan menanggalkan ciri etnis masing-masing dan membaur dalam peraturan yang disepakati bersama.
Hal inilah yang dapat mendorong pembangunan kearah yang lebih baik, yaitu setiap kelompok etnis bebas untuk melakukan adat istiadat yang diyakininya tanpa merasa terancam oleh kelompok etnis lain tetapi juga bersikap toleran terhadap kelompok etnis lain sehingga tiap-tiap orang tidak perlu meninggalkan ciri etnis dan budayanya untuk berinteraksi dengan kelompok etnis lain untuk menyesuaikan diri terhadap hubungan-hubungan dan institusi pasar. Kepatuhan akan keputusan bersama yang timbul baik secara konstitusi kenegaraan maupun hukum adat, tertulis ataupun tidak tertulis karena berdasarkan pada kebiasaan harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran bahwa tiap-tiap orang meskipun berasal dari etnis dan budaya yang berbeda mempunyai hak-hak dan kewajiban sipil sebagai warga Negara yang harus mendukung pembangunan Indonesia kearah yang lebih baik.

Referensi:

Barth, Fredrik. 1988. Kelompok Etnik dan Batasannya. Depok : UI-Press.
Damsar, M.A.,Drs,. 1997. Sosiologi Ekonomi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Weber, Max. Economy and Society. University of California Press.

Paper:
Sabara Nuruddin al-Raniri, Analisis Sosial Konflik Dayak-Madura di Kalimantan Barat, Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s