CEDAW, Kabar Mu Kini……

Ada yang kurang dari SeHAMA kemarin.. tentang isu Perempuan dan Jender.. Perempuan dan Jender itu berbeda yah..

Tapi tak apa sih.. setidaknya gue membaca tentang CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) yang sudah diratifikasi pada tahun 1984 dengan UU No.7 Tahun 1984 yang sebelumnya gue cuma tau nama.

Seminar Kebijakan Sensitif Jender

June 24, 2009, gue attend seminar kebijakan sensitif jender di Hotel Aryaduta Tangerang yang diadain oleh The Indonesian Institute.. pembicaranya waktu itu Neng Dara Affiah dari Komnas Perempuan (yang juga nulis buku tentang Muslimah Feminis), dua orang pejabat tinggi Pemda Tangerang (yang satu wanita, duduk di samping Neng Dara.. yang satu Bapak-bapak kolot yang datang telat banget dan suka ngasih jawaban yang ngaco..gak banget..), sama M. Syauqillah dari SETARA Institute (Institute for Democracy and Peace), dan satu orang moderator dari The Indonesian Institute..

Diskusi ini berjalan seperti yang gue kira.. tidak banyak perdebatan yang terjadi.. fokusnya agak sedikit terpecah (mungkin).. karena harapan gue, diskusi ini membahas (atau lebih tepatnya review) tentang kebijakan Pemda Tangerang.. yang hadir banyak dari kalangan elite.. kayak Ibu dari Dephukham, Ibu-ibu dari KPI, temen2 pergerakan juga gue lihat hadir disana. Kurang lebih ada 30 orang peserta yang dateng..

Temuan Para Ahli

Dari papernya Neng Dara, disebutkan bahwa ditingkat nasional, ada 154 kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, baik dalam maksud (sengaja membuat kebijakan yang diskriminan) maupun dalam dampak (maksudnya sih gak diskriminan, tapi ketika di implementasikan, ada diskriminasi yang muncul). Banyak banget yah.. lumayan tuh bisa bikin perempuan makin tertinggal..

Contohnya; pembatasan hak berekspresi lewat kebijakan daerah tentang aturan berbusana (21 perda), pengurangan hak perlindungan dan kepastian hukum akibat kriminalisasi oleh perda tetang prostitusi dan qanun khalwat (38 kebijakan daerah), pengabaian hak atas perlindungan dalam perda tentang pekerja migran (5 kebijakan daerah) (sumber: Komnas Perempuan; Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten dan 7 Propinsi).

Dari UU No.39 Tahun 1999, membuktikan bahwa (pada skala nasional) Indonesia mengakui dan menjamin hak-hak perempuan. Tetapiiiiiiiiiiiiiiiiiii, di otak gue yah, kenapa daerah bisa mengeluarkan peraturan dan/atau kebijakan yang bertentangan dengan konvensi tersebut dan bahkan dengan Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional??????

Nah, ini yang ada di papernya bang Syauqillah…; papernya bang Syauqillah cenderung berbentuk laporan penelitian atas kebijakan dan peraturan daerah Tangerang.. berikut temuannya; 1. Pemkot di beberapa daerah di provinsi Banten mengalami kekeliruan dalam memahani paradigma, alur pembuatan Perda (gila, orang pemkot aja gak ngerti cara pembuatan Perda?!) 2. Kadang, meskipun sudah ada naskah akademis, kalo gak sesuai ama selera penguasa, maka naskah tersebut diabaikan. 3. Perancangan Raperda terkadang kurang melibatkan stakeholder yang tepat meskipun selalu dihadirkan. Dan temuan lain yang lumayan banyak.. ada postif, ada negtif-nya.. pastilah begitu..

Jadinya…..

Gue kadang suka lucu, orang-orang kadang suka salah mengerti ketika kita mengucapkan kata jender. Pasti pada mikirnya, ‘ahk, urusan perempuan itu mah..’ lho, jender itu bukan hanya perempuan.. tapi juga laki-laki termasuk didalamnya… dan sekarang kita (perempuan) berada pada ‘kanvas cantik’ yang dibingkai dengan ‘ganteng’…

Oh, CEDAW… riwayatmu kini……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s